Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1997 Tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
Instruksi PresidenRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik;
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh;
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh;
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DLHK Aceh Jl. Jend. Sudirman No. 21, Banda Aceh, 23239 dan Jl. Residen Danubroto, Banda Aceh Telp: (0651) 42277. email: dlhk@acehprov.go.id